Betbandarqq – Siapa sih yang mengetahui permainan judi? Pastinya setiap orang pasti sudah tidak asing lagi ketika mendengar permainan taruhan yang satu ini. Hal ini dikarenakan permainan judi sudah populer sejak zaman masa kolonial, dimana pada saat itu orang-orang berbondong-bondong menuju ke suatu arena permainan dengan harapan bisa mendapatkan sebuah keuntungan secara instan.

Permainan judi pada saat itu sangat beragam mulai dari permainan judi kartu, domino, judi dadu, dan yang lainnya. Apalagi ditambah dengan kondisi saat ini yang mana perkembangan internet sangat berkembang dengan pesat. Akibatnya, banyak sekali situs judi online yang bisa diakses oleh para pemain. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini permainan judi masih tetap eksis suatu permainan taruhan yang diminati oleh banyak orang.

Namun tahukah Anda bahwa ada beberapa aturan mengenai pelarangan permainan judi betbandarqq di Indonesia. Ya, peraturan ini diawali dengan adanya sebuah Keputusan Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965. Dalam keputusan presiden ini dijelaskan bahwa permainan judi ini tergolong kepada suatu perbuatan yang akan merusak moral bangsa. Kemudian tidak berselang lama, keluarlah suatu undang-undang yang mengatur tentang penertiban perjudian dalam UU No. 7 Tahun 1974.

Nah supaya lebih jelas dalam ulasan kali ini kita akan membahas mengenai pasal-pasal yang mengatur pelarangan permainan judi di Indonesia. Berikut ini merupakan ulasannya untuk Anda!

Pasal 1 dan 2 UU No. 7 Tahun 1974

­Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 merupakan sebuah UU tentang pelarangan permainan judi di Indonesia yang pertama kali ditetapkan oleh pemerintah. Dalam undang-undang ini terdapat dua pasal yang mengatur masalah permainan judi, diantaranya yaitu:

Pasal 1

Dalam pasal 1 yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 1974 menyatakan bahwa segala apapun bentuk perjudian merupakan suatu kejahatan.

Pasal 2

Pelarangan permainan judi di Indonesia ini pun tercantum dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 menyatakan tentang perubahan hukum pidana pada pasal 303 ayat (1) yang akan diterima oleh pelaku, dimana awalnya pada pasal 303 ayat (1) ini hukum pidana yang ditetapkan oleh pemerintah bagi mereka yang melanggar akan dipenjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Kemudian diubah menjadi kurungan penjara selama 10 tahun dengan denda sebanyak 25 juta rupiah.

Pasal 2 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1974 ini pun menyatakan bahwa adanya perubahan hukum pidana pada pasal 542 ayat (1). Dari awalnya hukum pidana yang ditetapkan selama satu bulan saja dan denda sebanyak empat puluh ribu lima ratus rupiah menjadi hukum pidana penjara selama 4 tahun dengan denda paling banyak 10 juta rupiah.

Perubahan hukum pidana tentang pelarangan permainan judi di Indonesia ini pun dicantumkan dalam pasal 2 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1974 yang menyatakan perubahan hukuman pidana pasal 542 ayat (1) dari kurungan penjara selama 3 bulan dan denda sebanyak tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi kurungan penjara selama 4 tahun dan denda sebanyak 15 juta rupiah.

Kemudian pada pasal 2 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1974 yang menyatakan perubahan sebutan pasal 542 yang diubah ke dalam UU KUHP pasal 303 bis.

Pasal 303 bis KUHP

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelarangan permainan judi di Indonesia ini telah diatur dalam pasal 303 bis KUHP yang merupakan suatu perubahan dari pasal sebelumnya yaitu pasal 542. Pasal ini terdiri dari 2 ayat, diantaranya yaitu:

Ayat 1

Pada pasal 303 bis KUHP ayat 1 menjelaskan bahwa bagi siapa saja yang menggunakan suatu kesempatan untuk bermain judi baik itu permainan yang dilakukan di jalanan umum maupun pinggir jalanan umum maka akan dijerat oleh pasal ini dengan ancaman penjara selama 4 tahun dan denda paling banyak 10 juta rupiah.

Ayat 2

Pasal 303 bis KUHP ayat 2 menyatakan bahwa siapapun yang melanggar kembali peraturan mengenai pelarangan permainan judi di Indonesia ini selama kurang dari dua tahun maka akan dikenakan sanksi kembali dengan kurungan penjara lebih lama yaitu 6 tahun dan denda sebanyak 15 juta rupiah.

UU ITE Pasal 27 Ayat (2)

Hadirnya Undang-Undang ITE pasal 27 ayat (2) ini merupakan suatu peraturan yang diupayakan oleh pemerintah karena maraknya permainan judi online. Adapun isi dari pasal 27 ayat (2) yaitu bagi setiap orang yang sengaja memberikan informasi mengenai dokumen-dokumen yang memiliki unsur perjudian maka akan dijerat oleh pasal yang satu ini. Adapun untuk hukuman pidana yang akan diberikan kepada para pelaku judi online yaitu pasal 45 ayat (1) yang tercantum dalam UU ITE dengan kurungan penjara selama 6 tahun dan denda sebanyak 1 miliar rupiah.

Namun perlu Anda ketahui bahwa pelarangan permainan judi di Indonesia yang diatur dalam UU ITE ini masih banyak memiliki kendala. Hal ini dikarenakan undang-undang yang satu ini masih tergolong baru diresmikan yaitu pada tahun 2008. Selain itu, dalam hal penumpasannya pun tergolong cukup sulit karena para pelaku semakin cerdas dalam memainkan permainan judi secara online ini dengan didukung oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih.

Itulah ulasan mengenai pasal-pasal yang berhubungan dengan pelarangan permainan judi di Indonesia. Semoga bermanfaat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *